Skip to content
ThreadOut
Paman Teguh 🐐@investorgabut · Aug 22, 2024

Gw bantu jelasin ttg trend 'Peringatan Darurat' dgn bahasa sederhana yg bs dimengerti anak SD sekalipun. Buat yg bs…

16 tweets2 min read♥ 140Koriginal

Summary

Thread ini menjelaskan kontroversi 'Peringatan Darurat' di Indonesia terkait perubahan aturan hukum yang berulang kali demi kepentingan politik tertentu. Dimulai dari perubahan usia capres oleh MK untuk menguntungkan Gibran, perubahan usia calon kepala daerah oleh MA untuk Kaesang, hingga pembatalan putusan MK oleh DPR yang membuat masyarakat khawatir sistem hukum tidak lagi berfungsi sebagai kontrol kekuasaan. Penulis memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, Indonesia bisa mengalami kondisi serupa Bangladesh dengan pemerintah yang tidak terkontrol.

Summarized by ThreadOut AI from the full thread. May miss nuance — read the thread below.

  1. #1

    Gw bantu jelasin ttg trend 'Peringatan Darurat' dgn bahasa sederhana yg bs dimengerti anak SD sekalipun. Buat yg bs bantu bikin ilustrasi gambar/videonya, waktu dan tempat dipersilahkan. A thread.

  2. #2

    Balik lagi ke Pilpres 2024 kemarin dimana ada aturan bhw capres/cawapres minimal harus berusia 40 tahun. Tp oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diubah/dikasih tambahan 'kecuali pernah jd kepala daerah'. Imbasnya Gibran yg baru berusia 38 bisa maju.

  3. #3

    Masalahnya bukan di Gibrannya, melainkan masyarakat bertanya2 kok bisa aturan hukum MK diubah demi kepentingan politik individu tertentu? Kemudian krn ketua MK adalah Anwar Usman yg notabene ipar Pak Jokowi/Pamannya Gibran, maka timbul dugaan nepotisme.

  4. #4

    But still Prabowo-Gibran menang, but that's okay. Tinggal skrg Pilkada. Capres 01 Pak Anies masih bisa maju di Pilkada DKI, tp aturannya harus didukung parpol dgn kursi minimal 20% di DPRD DKI. Tp parpol2 yg dulu dukung 01 kek Nasdem, PKB, PKS, kali ini mrk dukung Ridwan Kamil.

  5. #5

    Tinggal satu partai tersisa yakni PDIP yg cuma punya 14% kursi, aka gk cukup buat dukung Anies. Maka jadilah Abah gagal maju. RK akan lawan kotak kosong. Masalahnya, survey menunjukkan Anies masih jd calon terkuat gubernur DKI. JD ada kemungkinan RK kalah klo lawan kotak kosong.

  6. #6

    Eh tiba2 muncul calon independen di Pilkada DKI. Maka masyarakat mau gak mau harus pilih antara RK atau calon yg sama sekali gak dikenal ini, alhasil RK hampir pasti akan menang. Maka muncul dugaan kalo calon independen ini cuma settingan, ya tujuannya agar RK menang.

  7. #7

    Masalahnya, untuk maju sbg calon independen maka si calon harus mengumpulkan KTP warga DKI sebanyak sekian sbg bentuk dukungan. Dan tiba2 saja dia dapet KTP banyak banget, padahal warga DKI tidak merasa pernah memberikan izin agar KTP mrk dicatut. Ini jelas kejanggalan.

  8. #8

    Kemudian sebelum itu Mahkamah Agung (MA) jg tiba2 saja mengubah aturan bhw calon kepala daerah harus berusia minimal 30 pada saat dilantik, bukan pada saat pendaftaran. Imbasnya Kaesang bisa maju pilkada. Jd sekali lagi aturan hukum diubah demi kepentingan politik.

  9. #9

    And at this point, it's not okay anymore.. Masalahnya sekali lg bukan di Gibran-Kaesangnya, tp gmn bs aturan hukum diubah2 demi kepentingan politik? Kemudian gmn dgn hak politik warga DKI yg sebenarnya jauh lebih ingin Anies jd gubernur ketimbang RK atau calon lain manapun?

  10. #10

    Membaca keresahan itu, dua parpol yakni Partai Gelora @Fahrihamzah dan Partai Buruh mengajukan uji materi ke MK. Hasilnya MK mngubah aturan dmn parpol hanya butuh 7.5% kursi DPRD untuk mngajukan cagub, dan bhw batas usia calon minimal 30 tahun pada saat pendaftaran tetap berlaku.

  11. #11

    @Fahrihamzah Imbasnya Anies bisa maju di Pilkada DKI, krn PDIP dgn 14% kursi gak butuh tambahan kursi dr partai lain. Kemudian Kaesang jg gagal nyalon. Masyarakat happy krn masih bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi apakah ceritanya selesai? Belum!

  12. #12

    @Fahrihamzah Sehari kemudian (tgl 21 Agustus), DPR RI menggelar rapat mendadak yg intinya membatalkan putusan MK. Maka kembali Anies gagal maju, sedangkan Kaesang bisa maju (di pilkada Jateng). Akhirnya kesabaran masyarakat habis samsek, dan muncullah 'peringatan darurat' di medsos.

  13. #13

    @Fahrihamzah Implikasinya jika hasil rapat DPR yg menganulir putusan MK kemarin resmi jd Undang-Undang: Mau itu Parpol, MK, MA, DPR dst udah gak ada wibawanya samsek, krn mrk harus nurut apapun kata penguasa. Tidak ada lg aturan hukum di Indonesia krn semuanya bisa diubah2 sesuai kebutuhan.

  14. #14

    @Fahrihamzah Trus ngaruhnya apa ke masyarakat? Ya jelas ngaruh lah! Krn skrg Pemerintah gak ada kontrol samsek, maka kalo nanti mrk bikin aturan yg merugikan rakyat misal pajak naik dll, maka kalian gak bisa protes, udah terima aja! Dan kalo begini trs, endingnya bisa seperti Bangladesh.

  15. #15

    @Fahrihamzah Terakhir tentu kita semua berharap, Indonesia tidak berakhir akan seperti itu. End of thread.

  16. #16

    Disclaimer: Gw org keuangan, bukan politik/hukum. Jd klo ada kalimat di atas yg kurang tepat dr aspek hukum dll, silahkan tambahkan sendiri ya guys.